1.4. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan LainnyaDalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2007-2011 merupakan satu bagian yang...

BACA SELENGKAPNYA - 1.4. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.3. Landasan Hukum

1.3. Landasan Hukum1. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 2.2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.4. Undang-Undang...

BACA SELENGKAPNYA - 1.3. Landasan Hukum

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2. Maksud dan TujuanRPJM Kota Pekanbaru 2007 – 2011 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah serta sasaran-sasaran strategis...

BACA SELENGKAPNYA - 1.2. Maksud dan Tujuan

Latar Belakang

BAB IPENDAHULUAN1.1. Latar BelakangAmandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut...

BACA SELENGKAPNYA - Latar Belakang