Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Gambaran perkembangan kondisi sosial daerah merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat sejauhmana keberhasilan program pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan...

BACA SELENGKAPNYA - Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sosial Budaya Daerah

Sebagai kota metropolitan, Pekanbaru secara fisik dan ekonomi memang telah berkembang secara luar biasa, tetapi yang menjadi masalah pertumbuhan kota yang ekspansif itu ternyata masih perlu diimbangi oleh tingkat perkembangan bidang sosial budaya yang...

BACA SELENGKAPNYA - Sosial Budaya Daerah

Kondisi Keuangan Daerah

Di bidang keuangan daerah, pendapatan Daerah Kota Pekanbaru selama 5 tahun terakhir, baik secara absolut maupun relatif cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari Rp.346.226.974.774,- (2001) menjadi Rp.833.930.921.527 (2005), atau rata-rata setiap tahunnya...

BACA SELENGKAPNYA - Kondisi Keuangan Daerah

Investasi Kota Pekanbaru

Pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru diyakini banyak ditopang oleh adanya aliran investasi masuk ke Kota Pekanbaru. Investasi sendiri secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk...

BACA SELENGKAPNYA - Investasi Kota Pekanbaru

Kondisi Makro Ekonomi

Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Inflasi, pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini secara nyata...

BACA SELENGKAPNYA - Kondisi Makro Ekonomi

Pekanbaru : Kondisi Geografis

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 km2 dan secara astronomis terletak di antara 0° 25’ - 0° 45’ Lintang Utara dan 101° 14’ – 101° 34’ Bujur Timur. Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di bagian...

BACA SELENGKAPNYA - Pekanbaru : Kondisi Geografis

1.4. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan LainnyaDalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2007-2011 merupakan satu bagian yang...

BACA SELENGKAPNYA - 1.4. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.3. Landasan Hukum

1.3. Landasan Hukum1. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 2.2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.4. Undang-Undang...

BACA SELENGKAPNYA - 1.3. Landasan Hukum

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2. Maksud dan TujuanRPJM Kota Pekanbaru 2007 – 2011 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah serta sasaran-sasaran strategis...

BACA SELENGKAPNYA - 1.2. Maksud dan Tujuan

Latar Belakang

BAB IPENDAHULUAN1.1. Latar BelakangAmandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut...

BACA SELENGKAPNYA - Latar Belakang